Informasi

Informasi

Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Guna mendukung implementasi penyelenggaraan bangunan gedung secara nasional sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan perangkat lunak berbasis web yang digunakan dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung berupa Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi,pemanfaatan sampai dengan pembongkaran.

PP Nomor 16 Tahun 2021 ini juga sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan bangunan gedung, yang terhangat dibicarakan adalah mengenai perubahan IMB menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG dan RTB dan pendataan bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan Gedung sesuai standar teknis bangunan Gedung. Selain itu PBG merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti bahwa bangunan telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PBG menggantikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang sebelumnya digunakan di Indonesia. Proses mengurus izin PBG bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan aman, sesuai rencana tata ruang, dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Mendapatkan Izin PBG sangat penting untuk legalitas bangunan Anda. Tanpa izin ini, bangunan bisa dianggap ilegal, yang berpotensi menyebabkan masalah hukum di masa depan. Selain itu, izin PBG juga menjamin bahwa bangunan memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. 

Untuk bangunan yang sudah terbangun, pengurusan PBG dilakukan melalui SLF bangunan eksisting dan jika belum memiliki IMB/PBG sebelumnya akan dimohonkan sekaligus sehingga outputnya akan mendapatkan dokumen PBG dan SLF.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
Penerbitan SLF terbagi menjadi:
1) SLF bangunan gedung baru berdasarkan hasil inspeksi oleh penilik dengan melengkapi:
     a. dokumen persyaratan gambar terbangun (as built drawing)
     b. surat pernyataan laik fungsi dari penyedia jasa
     c. surat pernyataan kelaikan fungsi dari pemilik kepada Dinas Teknis
2) SLF bangunan gedung eksisting berdasarkan hasil pengkajian teknis dengan tahapan:
     a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
     b. penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis
Masa Berlaku SLF:
-          20 tahun untuk bangunan gedung fungsi hunian deret dan tunggal
-          5 tahun untuk bangunan gedung fungsi lainnya